Panduan Pengisian Formulir Cpns Online Kemdikbud

Ok selanjutnya kami akan memandu anda untuk Pengisian Formulir Cpns Online Kemdikbud. Kami sarankan Anda menyimpan dulu file Pengumuman Kepala Biro Kepegawaian Tentang Seleksi Penerimaan CPNS disini.

Kami persilakan Anda untuk membuka situs : http://cpns.kemdiknas.go.id/ kemudian dipersilakan masuk/login pada halaman pengisian formulir pendaftaran online.


Berikut kami sampaikan petunjuk pengisian untuk setiap kolom isian yang terdiri dari 6 Tahapan.
(Anda harus mengklik tulisan “Ubah Data Pendaftaran” http://cpns.kemdiknas.go.id/ untuk dapat melengkapi formulir pendaftaran online Anda.)

TAHAP 1 PEMILIHAN JENIS TENAGA
Pilihan Lamaran
Anda telah memilih jenis tenaga yang anda lamar, dalam hal ini hanya ada dua yaitu Dosen atau Teknisi,

Klik Lanjutkan untuk melanjutkan ke Tahap 2
TAHAP 2 PERSETUJUAN PENGISIAN FORMULIR
Pernyataan
Anda harus membaca panduan pengisian formulir dan menyatakan bahwa saya telah membaca dengan seksama panduan di atas dan telah mengerti dengan baik dengan mencentang pada kolom pernyataan Ya

Klik Lanjutkan untuk melanjutkan ke Tahap 3
TAHAP 3 PENGISIAN BIO DATA
Nomor Identitas
Isikan nomor KTP Anda dengan angka tanpa spasi dan tanpa menyertakan karakter yang lain seperti “.”, ”,“, ”-“, ”/”.

Nama Lengkap
Isikan nama Anda dengan lengkap tanpa titel/gelar sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Anda.

Jenis Kelamin
Pilih salah satu. Pilihan yang tersedia : Laki-Laki, Perempuan.

Status Pernikahan
Pilih salah satu. Pilihan yang tersedia : Belum Kawin, Kawin, Janda/Duda.

Agama
Pilih dengan cara mengklik tabel yang tersedia pada kolom Agama.

Alamat
Isikan alamat yang sesuai dengan yang tercantum di KTP (nama jalan, no.rumah, RT / RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, KodePos dan Propinsi)

Kabupaten/Kota Kelahiran
Pilih dengan cara mengklik tabel pada kolom Kabupaten/Kota Kelahiran sesuai dengan tempat lahir Anda.
Untuk kelahiran luar negeri, dapat dituliskan langsung pada kolom Kabupaten/Kota Kelahiran, format pengisian seperti berikut: Washington, Amerika Serikat

Tanggal Lahir
Pilih dengan cara mengklik tabel pada kolom tahun, bulan, dan tanggal sesuai dengan tanggal lahir Anda.
Perhatikan persyaratan usia, peserta yang melebihi batas usia maksimal akan didiskualifikasikan. Jika usia anda melebihi batas usia maksimal, mohon tidak melanjutkan registrasi online CPNS KEMDIKBUD.

Domisili
Pilih dengan cara mengklik tabel pada kolom Domisili sesuai dengan tempat tinggal Anda.

Tingkat Pendidikan
Untuk pilihan Dosen:
Pilih tingkat pendidikan dengan cara mengklik tabel pada kolom tingkat pendidikan sesuai dengan Ijazah Anda. (Data yang ditampilkan adalah tingkat pendidikan yang dibutuhkan Unit Kerja pada Tahun Ini)

Data Pendidikan Sarjana S1

* Nomor Ijazah S1

Isikan nomor ijazah S1 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Anda. Untuk Ijazah Luar Negeri diharuskan mencantumkan juga nomor Keputusan hasil penyetaraan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Kemdikbud

* Tanggal Ijazah S1

Isikan tanggal Ijazah S1 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Anda dengan format Tanggal-Bulan-Tahun (DD-MM-YYYY) atau klik pada kolom tanggal untuk menampilkan kalender bantuan.

* Kualifikasi Akademi S1

Pilih kualifikasi akademik dengan cara mengklik tabel pada kolom sesuai dengan jurusan Anda. Untuk S1 Profesi Kualifikasi Akademik yang ditampilkan adalah sesuai dengan yang dibutuhkan pada Unit Kerja yang Anda lamar. Bilamana pilihan tersedia tidak sesuai dengan jurusan/bidang studi Anda, berarti kualifikasi Anda tidak sesuai dengan formasi yang disediakan. Mohon tidak meneruskan proses pendaftaran online CPNS KEMDIKBUD. Untuk kualifikasi pendidikan lulusan luar negeri, disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan yang tersedia.

* Nama Perguruan Tinggi S1

Isikan nama Perguruan Tinggi/Sekolah Asal sesuai dengan yang tertera pada Ijazah S1 Anda. Harap tidak menyingkat penulisan nama perguruan tinggi. Contoh penulisan yang benar: Universitas Indonesia, Univeritas Budi Luhur, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada.

Data Pendidikan Pasca Sarjana S2

* Nomor Ijazah S2

Isikan nomor ijazah S2 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Anda. Untuk Ijazah Luar Negeri diharuskan mencantumkan juga nomor Keputusan hasil penyetaraan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Kemdikbud

* Tanggal Ijazah S2

Isikan tanggal Ijazah S2 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Anda dengan format Tanggal-Bulan-Tahun (DD-MM-YYYY) atau klik pada kolom tanggal untuk menampilkan kalender bantuan.

* Kualifikasi Akademi S2

Pilih kualifikasi akademik dengan cara mengklik tabel pada kolom sesuai dengan jurusan Anda. Kualifikasi Akademik yang ditampilkan adalah sesuai dengan yang dibutuhkan pada Unit Kerja yang Anda lamar. Bilamana pilihan tersedia tidak sesuai dengan jurusan/bidang studi Anda, berarti kualifikasi Anda tidak sesuai dengan formasi yang tersedia. Mohon tidak meneruskan proses pendaftaran online CPNS KEMDIKBUD. Untuk kualifikasi pendidikan lulusan luar negeri, disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan yang tersedia.

* Nama Perguruan Tinggi S2

Isikan nama Perguruan Tinggi/Sekolah Asal sesuai dengan yang tertera pada Ijazah S2 Anda. Harap tidak menyingkat penulisan nama perguruan tinggi. Contoh penulisan yang benar: Universitas Indonesia, Univeritas Budi Luhur, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada.

Data Pendidikan Pasca Sarjana S3

* Nomor Ijazah S3

Isikan nomor ijazah S3 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Anda. Untuk Ijazah Luar Negeri diharuskan mencantumkan juga nomor Keputusan hasil penyetaraan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Kemdikbud.

* Tanggal Ijazah S3

Isikan tanggal Ijazah S3 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Anda dengan format Tanggal-Bulan-Tahun (DD-MM-YYYY) atau klik pada kolom tanggal untuk menampilkan kalender bantuan.

* Kualifikasi Akademi S3

Pilih kualifikasi akademik dengan cara mengklik tabel pada kolom sesuai dengan jurusan Anda. Kualifikasi Akademik yang ditampilkan adalah sesuai dengan yang dibutuhkan pada Unit Kerja yang Anda lamar. Bilamana pilihan tersedia tidak sesuai dengan jurusan/bidang studi Anda, berarti kualifikasi Anda tidak sesuai dengan formasi yang tersedia.. Mohon tidak meneruskan proses pendaftaran online CPNS KEMDIKBUD. Untuk kualifikasi pendidikan lulusan luar negeri, disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan yang tersedia.

* Nama Perguruan Tinggi S3

Isikan nama Perguruan Tinggi/Sekolah Asal sesuai dengan yang tertera pada Ijazah S3 Anda. Harap tidak menyingkat penulisan nama perguruan tinggi. Contoh penulisan yang benar: Universitas Indonesia, Univeritas Budi Luhur, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada.

Untuk pilihan Teknisi:
Pilih tingkat pendidikan terakhir dengan cara mengklik tabel pada kolom tingkat pendidikan sesuai dengan Ijazah terakhir Anda. (Data yang ditampilkan adalah tingkat pendidikan yang dibutuhkan Unit Kerja pada Tahun Ini)

Data Pendidikan D3

* Nomor Ijazah D3

Isikan nomor ijazah D3 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Anda. Untuk Ijazah Luar Negeri diharuskan mencantumkan juga nomor Keputusan hasil penyetaraan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Kemdikbud

* Tanggal Ijazah D3

Isikan tanggal Ijazah D3 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Anda dengan format Tanggal-Bulan-Tahun (DD-MM-YYYY) atau klik pada kolom tanggal untuk menampilkan kalender bantuan.

* Kualifikasi Akademi D3

Pilih kualifikasi akademik dengan cara mengklik tabel pada kolom sesuai dengan jurusan Anda. Untuk D3 Profesi Kualifikasi Akademik yang ditampilkan adalah sesuai dengan yang dibutuhkan pada Unit Kerja yang Anda lamar. Bilamana pilihan tersedia tidak sesuai dengan jurusan/bidang studi Anda, berarti kualifikasi Anda tidak sesuai dengan formasi yang disediakan. Mohon tidak meneruskan proses pendaftaran online CPNS KEMDIKBUD. Untuk kualifikasi pendidikan lulusan luar negeri, disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan yang tersedia.

* Nama Perguruan Tinggi D3

Isikan nama Perguruan Tinggi/Sekolah Asal sesuai dengan yang tertera pada Ijazah D3 Anda. Harap tidak menyingkat penulisan nama perguruan tinggi. Contoh penulisan yang benar: Universitas Indonesia, Univeritas Budi Luhur, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada.

Data Pendidikan Sarjana S1

* Nomor Ijazah S1

Isikan nomor ijazah S1 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Anda. Untuk Ijazah Luar Negeri diharuskan mencantumkan juga nomor Keputusan hasil penyetaraan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Kemdikbud

* Tanggal Ijazah S1

Isikan tanggal Ijazah S1 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Anda dengan format Tanggal-Bulan-Tahun (DD-MM-YYYY) atau klik pada kolom tanggal untuk menampilkan kalender bantuan.

* Kualifikasi Akademi S1

Pilih kualifikasi akademik dengan cara mengklik tabel pada kolom sesuai dengan jurusan Anda. Untuk S1 Profesi Kualifikasi Akademik yang ditampilkan adalah sesuai dengan yang dibutuhkan pada Unit Kerja yang Anda lamar. Bilamana pilihan tersedia tidak sesuai dengan jurusan/bidang studi Anda, berarti kualifikasi Anda tidak sesuai dengan formasi yang disediakan. Mohon tidak meneruskan proses pendaftaran online CPNS KEMDIKBUD. Untuk kualifikasi pendidikan lulusan luar negeri, disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan yang tersedia.

* Nama Perguruan Tinggi S1

Isikan nama Perguruan Tinggi/Sekolah Asal sesuai dengan yang tertera pada Ijazah S1 Anda. Harap tidak menyingkat penulisan nama perguruan tinggi. Contoh penulisan yang benar: Universitas Indonesia, Univeritas Budi Luhur, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada.

Data Pendidikan Profesi
Untuk Teknisi Dokter dapat mengisi data pendidikan Profesi

* Nomor Ijazah Profesi

Isikan nomor ijazah Profesi sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Anda. Untuk Ijazah Luar Negeri diharuskan mencantumkan juga nomor Keputusan hasil penyetaraan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Kemdikbud

* Tanggal Ijazah Profesi

Isikan tanggal Ijazah Profesi sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Anda dengan format Tanggal-Bulan-Tahun (DD-MM-YYYY) atau klik pada kolom tanggal untuk menampilkan kalender bantuan.

* Kualifikasi Akademi Profesi

Pilih kualifikasi akademik dengan cara mengklik tabel pada kolom sesuai dengan jurusan Anda. Untuk Profesi Kualifikasi Akademik yang ditampilkan adalah sesuai dengan yang dibutuhkan pada Unit Kerja yang Anda lamar. Bilamana pilihan tersedia tidak sesuai dengan jurusan/bidang studi Anda, berarti kualifikasi Anda tidak sesuai dengan formasi yang disediakan. Mohon tidak meneruskan proses pendaftaran online CPNS KEMDIKBUD. Untuk kualifikasi pendidikan lulusan luar negeri, disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan yang tersedia.

* Nama Perguruan Tinggi Profesi

Isikan nama Perguruan Tinggi/Sekolah Asal sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Profesi Anda. Harap tidak menyingkat penulisan nama perguruan tinggi. Contoh penulisan yang benar: Universitas Indonesia, Univeritas Budi Luhur, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada.

Data Pendidikan Spesialis
Untuk Teknisi Dokter dapat mengisi data pendidikan Spesialis

* Nomor Ijazah Spesialis

Isikan nomor ijazah spesialis sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Anda. Untuk Ijazah Luar Negeri diharuskan mencantumkan juga nomor Keputusan hasil penyetaraan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Kemdikbud

* Tanggal Ijazah Spesialis

Isikan tanggal Ijazah spesialis sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Anda dengan format Tanggal-Bulan-Tahun (DD-MM-YYYY) atau klik pada kolom tanggal untuk menampilkan kalender bantuan.

* Kualifikasi Akademi Spesialis

Pilih kualifikasi akademik dengan cara mengklik tabel pada kolom sesuai dengan jurusan Anda. Untuk spesialis Kualifikasi Akademik yang ditampilkan adalah sesuai dengan yang dibutuhkan pada Unit Kerja yang Anda lamar. Bilamana pilihan tersedia tidak sesuai dengan jurusan/bidang studi Anda, berarti kualifikasi Anda tidak sesuai dengan formasi yang disediakan. Mohon tidak meneruskan proses pendaftaran online CPNS KEMDIKBUD. Untuk kualifikasi pendidikan lulusan luar negeri, disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan yang tersedia.

* Nama Perguruan Tinggi Spesialis

Isikan nama Perguruan Tinggi/Sekolah Asal sesuai dengan yang tertera pada Ijazah spesialis Anda. Harap tidak menyingkat penulisan nama perguruan tinggi. Contoh penulisan yang benar: Universitas Indonesia, Univeritas Budi Luhur, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada.

Klik Lanjutkan untuk melanjutkan ke Tahap 4
TAHAP 4 PEMILIHAN UNIT KERJA YANG DILAMAR
Unit Kerja yang dilamar
Pilih unit kerja yang dilamar dengan cara mengklik tabel pada kolom Unit Kerja yg dilamar sesuai dengan unit yang Anda inginkan. Unit Kerja yang ditampilkan adalah sesuai dengan Tingkat Pendidikan yang Anda pilih sebelumnya.

Klik Lanjutkan untuk melanjutkan ke Tahap 5
TAHAP 5 PENGISIAN FORMASI/LOWONGAN YANG DILAMAR
Formasi/Lowongan yang dilamar
Pilih ”Formasi” dengan cara mengklik tabel kolom sesuai dengan Formasi/Lowongan yang Anda inginkan.

Klik Lanjutkan untuk melanjutkan ke Tahap 6
TAHAP 6 PERSETUJUAN ISIAN LAMARAN
Konfirmasi rincian isian data formulir pendaftaran. Harap anda periksa kembali dengan seksama sebelum mengirimkan/menyimpan data, data yang sudah tersimpan TIDAK BISA diubah kembali apabila terdapat kesalahan pengisian!

Pernyataan
Dengan ini menyatakan bahwa data yang saya isikan adalah data yang sebenar-benarnya dengan mencentang pada kolom pernyataan Ya.
Mohon periksa sekali lagi data yang dimasukkan apakah sudah benar. Jika Anda yakin sudah benar maka klik tombol "SIMPAN".

CATATAN
Mohon untuk pendaftar online yang tidak sesuai syarat kualifikasi tidak melanjutkan pendaftaran online, karena meskipun bisa lolos secara online, PASTI akan ter-diskualifikasi saat seleksi administrasi dan berkas.
Terima Kasih.

PERHATIAN!!!
Jika Anda sudah meng-klik "Simpan",
Anda sudah tidak bisa mengubah data Anda lagi.

CETAK FORMULIR ANDA
Hasil Isian Formulir Pendaftaran Online berupa file PDF
yang dapat di Unduh atau dicetak langsung dengan Kertas A4,
Jika printer telah tersedia.

© Biro Kepegawaian :: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012

Cara Pendaftaran CPNS Online 2012 Kemdikbud

Dalam tahun anggaran 2012 Kemdikbud kembali membuka perekrutan Cpns yang dialokasikan untuk tenaga dosen di 73 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Pada info awal di bulan Juli, Kemdikbud menjanjikan akan memberi info selanjutnya tentang penerimaan cpns ini. Nah pada tanggal 14 Agustus hari ini info yang dibutuhkan sudah ready dan kami mempublishnya untuk anda. Kebetulan proses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dosen di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimulai pada tanggal hari ini tanggal 14 Agustus 2012. Selanjutnya proses registrasi baru bisa dilakukan besok tanggal 15 Agustus 2012.

Untuk membantu kelancaran pendaftaran online kami sampaikan Panduan Tata Cara Pendaftaran CPNS Online Kemendikbud 2012 :

Tahap 1, Pendaftaran

Untuk melakukan pendaftaran cpns online, pelamar harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan username dan password pada alamat https://cpns.kemdikbud.go.id/ dengan langkah sebagai berikut:

1. Pilih menu registrasi;
2. Lengkapi kolom isian, selanjutnya pelamar akan mendapatkan konfirmasi melalui alamat surel (e-mail) pelamar yang dicantumkan;
3. Periksa kotak surel termasuk spambox dan konfirmasikan pendaftaran Anda melalui tautan yang terdapat di dalam surel tersebut. Apabila dalam waktu lebih dari 24 jam Anda belum mendapat konfirmasi, silahkan lakukan registrasi ulang dan pastikan alamat surel yang Anda berikan benar.
4. Selanjutnya, pelamar dapat login menggunakan username dan password yang telah didaftarkan ke dalam aplikasi cpns online di alamat https://cpns.kemdikbud.go.id untuk mengisi formulir pendaftaran online dan mendapatkan nomor pendaftaran;
5. Tahap terakhir pada proses ini pelamar harus mencetak lembar formulir pendaftaran online untuk ditandatangani dan dikirimkan ke Panitia PENDAFTARAN CPNS Kemdikbud beserta persyaratan lainnya.

Ketentuan:

1. Waktu pendaftaran adalah 14 hari dari tanggal 14 s.d. 27 Agustus 2012;
2. Pendafataran cpns online tidak dapat lagi dilakukan apabila telah melewati jadual yang telah ditetapkan;
3. Nomor pendaftaran diberikan secara otomatis oleh sistem pendaftaran cpns online;
4. Pelamar hanya dapat mendaftar untuk satu satuan kerja yang dilamar, apabila lebih maka sistem aplikasi cpns online akan menolak;

Tahap 2, Mengirimkan Surat Lamaran

Pelamar mengirim surat lamaran dalam Bahasa Indonesia, ditulis tangan menggunakan tinta hitam dengan menyebutkan nama jabatan serta kualifikasi akademik yang dilamar dan ditandatangani oleh pelamar dengan melampirkan:

1. Hasil cetakan (print-out) formulir pendaftaran online yang telah di tandatangani;
2. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
3. Fotokopi STTB/ijazah yang terakreditasi dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (surat keterangan tidak berlaku);
4. Bagi pelamar yang memiliki ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri harus melampirkan surat keputusan penetapan dan penyetaraan hasil penilaian ijazah dari Ditjen Dikti Kemdikbud;
5. Bagi pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun dan belum berusia 40 tahun harus memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun pada 17 April 2002 pada instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, yang dibuktikan dengan fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama dan surat keterangan bahwa sampai saat ini masih bertugas (minimal 15 tahun 8 bulan per 1 Desember 2012).
6. Foto copy kelengkapan tambahan (persyaratan khusus) jika dipersyaratkan unit kerja.
7. Mengirimkan berkas lamaran ke PO BOX, klik disini.

Ketentuan:

1. Lama pengiriman berkas lamaran adalah 13 hari terhitung sejak tanggal 15 s.d. 27 Agustus 2012;
2. Tanggal akhir pengiriman berkas berpedoman pada tanggal stempel POS/ekspedisi yaitu pada 27 Agustus 2012 dan harus sudah diterima di panitia unit kerja pada tanggal 28 Agustus 2012;
3. Pengiriman hanya dapat dilakukan melalui PO BOX sesuai dengan tujuan unit kerja yang dilamar. Pengiriman tanpa melalui POS tidak akan dilayani.
4. Berkas lamaran dimasukkan dalam stop map dengan ketentuan warna pembeda:
* Warna kuning untuk pelamar D3.
* Warna hijau untuk pelamar S1.
* Warna merah untuk pelamar S2 / Pendidikan Profesi / Spesialis.
* Warna biru untuk pelamar S3.
5. Berkas lamaran disusun dengan urutan sebagai berikut:
* Foto copy KTP yang masih berlaku.
* Print out asli bukti registrasi pendaftaran online.
* Surat Lamaran yang ditulis tangan dengan tinta hitam.
* Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Bagi yang memiliki ijazah luar negeri harus telah terakreditasi oleh Ditjen Dikti Kemdikbud.
* Bagi pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun dan belum berusia 40 tahun harus memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun pada 17 April 2002 pada instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, yang dibuktikan dengan fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama dan surat keterangan bahwa sampai saat ini masih bertugas (minimal 15 tahun 8 bulan per 1 Desember 2012).
* Foto copy kelengkapan tambahan (persyaratan khusus) jika dipersyaratkan unit kerja.
6. Berkas lamaran yang tidak memenuhi syarat usia, kualifikasi pendidikan, tidak lengkap, dan tidak urut sebagaimana uraian di atas dinyatakan gugur.

Tahap 3, Verifikasi Berkas Lamaran dan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

Panitia Pendaftaran CPNS pada masing-masing Unit Kerja akan melakukan verifikasi terhadap berkas lamaran yang masuk. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui website di alamat http://cpns.kemdikbud.go.id dan http://kemdikbud.go.id berikut informasi jadual pelaksanaan ujian;

Tahap 4, Mencetak Kartu Peserta Ujian

Sebelum pencetakan kartu ujian peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengupload foto ukuran 400 x 500 pixel berbentuk Potrait (Tegak) dengan ukuran file maksimal 100 Kb dengan format .jpg melalui halaman login yang telah diperoleh sebelumnya pada https://cpns.kemdikbud.go.id dengan cara:

1. Login dengan username dan password yang Anda miliki pada https://cpns.kemdikbud.go.id
2. Jika Anda lulus seleksi maka pada halaman login Anda akan terlihat informasi kelulusan beserta tautan (link) untuk upload foto;
3. Setelah Upload foto Anda dapat menemukan tautan (link) untuk mendownload kartu ujian dengan format PDF untuk dicetak;

Tahap 5, Mengikuti Ujian Tahap I dan II

1. Selanjutnya peserta mengikuti seleksi Tahap 1 dengan membawa print out Kartu Peserta Ujian, dan mengisi daftar hadir yang telah dilengkapi pas foto pelamar.
2. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi Tahap I harus mengikuti seleksi Tahap II.

Tahap 6, Pengumuman Tahap I dan II

1. Kedua kelulusan tersebut dapat dilihat pada https://cpns.kemdikbud.go.id dan http://kemdikbud.go.id .
2. Kelulusan Tahap II adalah kelulusan final.

Untuk memantapkannya silakan baca juga artikel Panduan dari kami dengan tema :Panduan Pengisian Formulir Cpns Online Kemdikbud

Info Penerimaan Cpns NTT 2012

Provinsi NTT menempati bagian barat pulau Timor. Sementara bagian timur pulau tersebut adalah bekas provinsi Indonesia yang ke-27, yaitu Timor Timur yang merdeka menjadi negara Timor Leste pada tahun 2002. Provinsi NTT tergolong daerah tertinggal yang masih bermasalah dengan infrastruktur, dimana masih banyak wilayah sulit dijangkau karena tidak memiliki akses jalan, listrik, pelabuhan dan bandara.

Untuk mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, NTT perlu didukung oleh Sumber daya yang kuat dan handal. Dalam hal ini kualitas SDM yang mengelola daerah, yaitu Pemerintah yang terdiri dari Pejabat dan para pegawai negeri sipil. Sistem rekrutmen di NTT harus berjalan secara berkualitas dan transparan. Penerimaan Cpns di daerah ini harus benar-benar memperhitungkan faktor kemampuan selain integritas.

Untuk tahun 2012, peluang menjadi Cpns di Nusa Tenggara Timur belumlah terbuka lebar. Dari sejumlah Pemda Tk. II yang ada disana hanya Kabupaten Manggarai Timur yang diberi jatah Cpns oleh Pemerintah. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai Propinsi NTT, yang telah ditetapkan melalui Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007, dan telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri RI Bapak H. Mardiyanto pada tanggal 23 Nopember 2007 di Jakarta.

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, Cpns NTT pun akan melaksakan ujian secara serentak pada tanggal 8 September 2012.

Penerimaan Cpnsd Surabaya Terkendala Penggandaan Soal

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Jatim menggagalkan rencana rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2012. Alasannya karena lembaga pemkot Surabaya tidak mau mengambil risiko pada masalah penggandaan soal tes CPNS. Pemkot menginginkan penggandaan soal ditanggung pemerintah pusat, sementara pusat menyerahkannya ke Pemkot Surabaya.

“Penggandaan soal di Surabaya ada risiko soal ujian bocor dan sebagainya, jadi kami batalkan penerimaannya,” kata Yayuk Eko Agustin, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Jumat (10/8).
Menurutnya, bila rekrutmen CPNS tahun ini diterima Pemkot, maka ada 309 kursi CPNS yang bisa diperebutkan masyarakat. Jumlah tersebut adalah jatah yang diberikan pusat ke Pemkot Surabaya. Sedangkan formasinya untuk tenaga kesehatan sebanyak 46 orang dan tenaga guru 263.

Pemerintah pusat, katanya, sebetulnya memberikan keistimewaan kepada Pemkot Surabaya karena tidak semua kota mendapatkan persetujuan melakukan rekrutmen, mengingat telah diberlakukannya moratorium.
Selain itu, kota di Pulau Jawa yang disetujui melakukan rekrutmen CPNS tahun ini hanya tiga, yakni Surabaya, Bandung dan Bogor. Sedangkan pengajuan penerimaan CPNS dari kota-kota lain tidak disetujui pusat.

Yayuk mengatakan Pemkot telah melayangkan surat ke Pemerintah Pusat atas pembatalan rekrutmen itu. Namun ia membantah jika rekrutmen tahun ini batal total. Artinya, rekrutmen ditunda sementara waktu.
Penundaan yang dimaksudkan adalah formasi 309 CPNS tahun ini akan dimasukkan dalam formasi CPNS tahun 2013 mendatang. Sedangkan tahun 2013 itu, pelaksanaan tes CPNS seluruhnya ditangani oleh pemerintah pusat. Dengan demikian Pemkot Surabaya tidak kena beban ketika tes rekrutmen CPNS dilaksanakan. “Kami malah senang kalau pusat yang menanganinya karena pengamanan akan makin bagus,” terus Yayuk.

Lebih detail tentang penundaan rekrutmen tahun ini, pejabat berjilbab ini menjelaskan seluruh pembuatan soal dilakukan oleh konsorsium yang ditangani oleh 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Setelah soal selesai, master soal akan dikirimkan ke masing-masing daerah oleh lembaga sandi negara.

Menurut Yayuk, setelah master soal diterima pemerintah daerah, kewajiban Pemkot Surabaya adalah menggandakannya sebagai soal atau tes rekrutmen. “Penggandaan ini yang kita tidak berani. Ini bisa bahaya. Kami bisa dituding macam-macam,” tambah mantan Kepala Bagian Perlengkapan ini.

Tentang pemindahan rekrutmen di tahun 2013, berarti di tahun depan akan ada dua rekrutmen CPNS yang berbeda. Selain dari formasi umum (ditambah 309 hasil pembatalan tahun 2012), juga akan ditambah rekrutmen CPNS dari formasi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Tetapi kedua rekrutmen ini tidak sama. CPNS lewat jalur umum berbeda dengan jalur GTT atau PTT. Khusus GTT atau PTT, nantinya siapa yang dinyatakan diterima, penilaiannya juga akan didasarkan passing grade.

Kemdikbud Jamin UU Perguruan Tinggi Pro Rakyat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menjamin bahwa Undang-undang (UU) Pendidikan Tinggi (PT) yang baru disahkan 13 Juli 2012 lalu sudah memihak rakyat. Sebab, peraturan tersebut memberi ketegasan tanggung jawab negara terhadap dunia pendidikan serta kalangan luas.

Hal itu disampaikan Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Kemdikbud, Prof Supriadi Rustad dalam Sosialisasi UU PT di kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Dia mengatakan, UU PT akan menjadi jaminan hukum bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Dan pihaknya menepis bahwa UU tersebut telah memihak kepentingan asing dan tidak pro rakyat. "Justru dengan disahkannya UU Dikti ini pemerintah berusaha mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermanfaat dan tepat sasaran," katanya.

Banyaknya demonstrasi dan kontra dari pihak yang tidak setuju atau menolak UU PT itu dipahami oleh Kemdikbud sebagai perbedaan pendapat. Namun, kata Supriadi, jika mau mencermati isi UU itu terdapat banyak poin yang justru menguntungkan semua pihak atau pro rakyat tadi.

Adapun, semangat yang dituangkan dalam UU ini di antaranya, perluasan jaminan akses, pengembangan tridarma secara utuh, kesetaraan, penguatan pendidikan vokasi (terapan), sistem penjaminan mutu dan yang terakhir memastikan tanggung jawab negara serta menghindari liberalisasi dan komersialisasi perguruan tinggi.

"Misalnya saja dalam poin perluasan akses dan jaminan kepastian dengan adanya perguruan tinggi negeri di setiap provinsi. Maka ini memberikan kemudahan bagi lulusan usia SMA untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di perguruan tinggi di daerahnya, tanpa perlu khawatir akan mengurangi mobilitas," jelas mantan Pembantu Rektor Bidang Akademik Unnes ini.

Selain itu, dalam UU PT para penyelenggara pendidikan akan mendapat kepastian tentang kuota mahasiswa terluar, terdepan, dan tertinggal untuk dapat menikmati kesempatan yang sama. UU PT juga mengatur mengenai kewajiban pemerintah untuk menyediakan biaya operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar 30 persen untuk proyek penelitian yang diselenggarakan oleh PTN maupun PTS. Dengan demikian tidak benar jika UU ini pro liberalisasi dan komersialisasi.

Uji Kompetensi Guru Agama di Semarang

Uji Kompetensi Guru (UKG) bukan hanya diselenggarakan bagi guru Kemdikbud. Kementerian Agama (Kemenag) pun menggelar UKG untuk sekitar 477 orang guru Kementerian Agama (Kemenag) sebagai syarat melaksanakan Pendidikan Latihan dan Profesi Guru (PLPG) di Rayon 139 IKIP PGRI Semarang, Jumat (10/8).

PLPG bagi guru di bawah Kemenag akan diselenggarakan 25 Agustus hingga 3 September 2012. Para pendidik yang mengikuti UKA tersebut merupakan guru mata pelajaran di lingkungan madrasah. Rektor IKIP PGRI Semarang Muhdi SH MHum mengatakan, UKA di Kemenag berbeda dengan UKA guru Kemdikbud. Sebab, proses ini hanya berfungsi untuk pre test atau mengenali kompetensi guru, bukan untuk seleksi.

”Awalnya UKA untuk guru Kemenag itu tidak ada, namun atas usul konsorsium sertifikasi akhirnya proses itu diselenggarakan. Namun, sebagai penyelenggara adalah pihak LPTK,” ungkapnya saat pantauan UKA guru Kemenag di kampus IKIP PGRI Semarang, kemarin.

Kebijakan UKA (Uji Kompetensi Awal) bagi guru mapel di lingkungan Kemenag ini baru dikeluarkan bulan Juli dan ditangani konsorsium sertifikasi dan LPTK, sedangkan khusus guru pendidikan agama Islam UKA dilakukan di IAIN.

Peserta UKA di lingkungan Rayon 139 IKIP PGRI Semarang sebanyak 477 orang, terdiri atas 125 guru dari Demak, 107 guru dari Jepara, 50 guru dari Kudus, 170 guru dari Pati, dan 25 orang dari Rembang. Mereka adalah guru mapel IPA, IPS, Pendidikan Kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Biologi, Ekonomi, dan Bimbingan Konseling.

Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 139 Ngasbun Egar mengatakan, materi yang diujikan kepada peserta UKA di lingkungan Kemenag standarnya sama dengan guru Kemdikbud yang mengikuti UKA beberapa waktu lalu. Peserta dipastikan akan lolos dan mengikuti PLPG.

Menko Polhukam: Tak Masalah Kapolri Konsolidasi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, konsolidasi yang dilakukan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Senin (6/8/2012), adalah hal yang wajar. Beliau meminta media tak berprasangka negatif terhadap konsolidasi yang dilakukan tak kurang seminggu penyidik KPK menggeledah Gedung Korps Lalu Lintas dan menemukan barang bukti soal aliran dana ke pejabat Polri terkait kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM.

Selain konsolidasi, Divisi Hukum Polri juga menggelar pertemuan dengan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra untuk membahas soal sengketa kewenangan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM. Pada pertemuan itu, kuasa hukum tersangka Djoko Susilo, Hotma Sitompul dan Juniver Girsang, turut hadir.

Djoko mengatakan, pemerintah optimistis ada titik temu antara KPK-Polri terkait penanganan kasus korupsi tersebut. Dirinya mengatakan, masyarakat jangan terlalu pesimis. Hal terpenting, kedua lembaga penegak hukum itu sepakat bahwa ada indikasi korupsi pada proyek tersebut.

Djoko, yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional, mengatakan, Kapolri dan Ketua KPK Abraham Samad kembali bertemu untuk membicarakan soal sengketa kewenangan tersebut. Pada pertemuan sebelumnya, ada perbedaan persepsi antara Kapolri dan Ketua KPK soal hasil pertemuan.

"Saya berharap Kamis besok atau hari Rabu ini, keduanya bisa bertemu," kata Djoko. Pada pertemuan ini, Djoko meminta hasil pertemuan ditulis dan ditandatangani sehingga tidak ada perbedaan persepsi lagi.

Sumber : Kompas

Menlu :Indonesia Kian Memimpin di ASEAN

Negara Indonesia semakin memimpin negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan terus berkontribusi di tingkat global, seperti dalam forum PBB dan Gerakan Non-Blok. Hal itu terwujud, salah satunya berkat upaya keras diplomasi Indonesia dalam menjawab tantangan berbangsa dan bernegara.

Keterangan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Marty Natalegawa pada sambutan perayaan ulang tahun kementerian luar negeri (Kemlu) ke-67 tahun 2012 di Kemlu, Jakarta, Jumat, (10/8).

"Selama tahun 2012 sendiri, tantangan yang kita hadapi tidak lah ringan, baik di kawasan maupun di tingkat global. Namun di saat yang sama, tentunya terbentang kesempatan bagi kita untuk meraih berbagai peluang," ujar Marty.

Merealisasikan hal tersebut, tentu membutuhkan kerja sama yang keras. Hasil kerja keras selama ini, insyaallah dapat dirasakan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Di tingkat kawasan misalnya, Indonesia telah mengakhiri keketuannya di ASEAN dengan kembali mengukuhkan kepemimpinan Indonesia di kawasan.

Secara konsisten, Indonesia berjuang guna menciptakan dan menjaga stabilitas dan keamanan bersama di kawasan, termasuk upaya untuk menjaga peran sentral ASEAN dalam masalah Laut Cina Selatan. Seluruhnya tidak lain dilakukan untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia tetap terjaga.

Pertumbuhan ekonomi dapat terus didorong dan kesejahteraan rakyat dapat terus ditingkatkan. Di tingkat global, Indonesia terus berperan aktif dalam upaya mencari solusi untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Di saat yang sama, Indonesia terus berkontribusi mengatasi krisis ekonomi global. Selain itu, Indonesia juga terus berupaya meningkatkan berbagai bentuk kerjasama bilateral, guna meningkatkan peluang dan keuntungan ekonomi bagi negeri ini.

Kementerian luar negeri juga terus berusaha memberikan perlindungan dan bantuan kepada Warga Negara Indonesia di luar negeri, tanpa terkecuali, tanpa memandang status, dan golongan.

Komitmen melindungi warga negara merupakan amanat mulia dari UUD 195, sebagai konstitusi (tertulis) yang kita miliki. Kedalam, kementerian luar negeri akan senantiasa konsisten melakukan upaya benahi diri.

Sumber : Gatra

Pengangkatan CPNSD Tuban Jatim

Sekitar 350 orang Cpnsd Tuban Jawa Timur boleh berbangga, karena setelah terkatung-katung sekian lama dengan berbagai persoalan yang ada, mereka yang termasuk cpnsd formasi tahun 2009 akhirnya resmi diangkat oleh Bupati Tuban H Fathul Huda, Kamis (2/8/2012).

Untuk menjadi PNS, para CPNS harus menempuh masa percobaan selama dua tahun. Dalam kurun waktu tersebut, CPNS akan dinilai dari segi kecakapan, sikap, budi pekerti maupun syarat kesehatan serta lulus dalam Diklat Prajabatan. Jika tidak memenuhi syarat, maka CPNS yang bersangkutan dapat diberhentikan dari CPNS dan tidak dapat diangkat sebagai PNS.

“Sebagai PNS harus mengedepankan kepentingan bersama, rendah hati, memiliki unggah-ungguh, jujur, loyalitas dan penuh keikhlasan dalam menjalankan tugasnya. Serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan,” pesan Bupati Huda kepada para PNS yang baru diangkat tersebut.

Dalam kesempatan ini, Bupati juga berpesan kepada para PNS agar tidak memiliki sikap sombong sehingga lupa kodratnya sebagai pelayan masyarakat.

Sementara dijelaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tuban M Nur Hasan, dari usulan permintaan NIP sebanyak 355 orang, BKD telah menetapkan 350 lembar penetapan NIP dan 5 orang permintaan NIP CPNS-nya dikembalikan karena ada 3 orang Ijazahnya ditolak oleh BKN dan 2 orang lainnya telah diterima sebagai PNS pada instansi lain.

Berdasarkan Golongan, 350 orang PNS Kabupaten Tuban itu terdiri dari 21 orang di ruangan III B, 136 orang di ruangan III A, 158 orang diruangan II C, dan 35 orang diruangan II B. Sedangkan yang lain dialokasikan sebagai tenaga guru sebanyak 121 orang, dan sebagai tenaga kesehatan sebanyak 130 orang, serta sebanyak 99 orang sebagai tenaga teknis.

Berdasarkan surat BKN Nomor : D 26-30/V.376-3865/51 yang dikeluarkan 30 Desember 2011, dengan perihal kebijakan penetapan TMT NIP Formasi tahun 2009. Bahwa pengangkatan sebagai CPNSD Kabupaten Tuban, ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012, dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) yang mulai tanggal 1 September 2012.

BIN buka lowongan CPNS 2012

Badan Intelijen Negara (BIN) menggelar penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) bulan ini, walaupun kebijakan moratorium masih berjalan.

Mengacu pada ketentuan pasal 22 UU NO. 17/2011 tentang Intelijen Negara, sumber daya manusia Badan Intelijen Negara berasal dari lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Intelijen TNI, Intelijen POLRI, Intelijen Kejaksaan, dan Intelijen Kementerian/Lembaga Non Kementerian, serta perseorangan yang memenuhi persyaratan.

Persyaratan untuk menjadi CPNS BIN tidak berbeda dengan CPNS/PNS di kementerian/lembaga lain, yaitu mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 11/2012 tentang Perubahan Atas Peratuiran Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Namun demikian, mengingat BIN memerlukan pegawai yang memiliki kekhususan, maka terdapat beberapa persyaratan tambahan yang diperlukan.

Proses seleksi dilaksanakan secara bertahap dengan sistem gugur meliputi seleksi admionistrasi, pengetahuan umum, kesemaptaan, kesehatan, psikotes, dan tes kesehatan jiwa serta pantuhir.

Peserta yang dinyatakan lulus setiap tahap seleksi akan diberitahukan melalui telepon atau diumumkan untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya.

Pasar Kerja Perawat di Luar Negeri Potensial

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat menyatakan pasar kerja perawat di mancanegara sangat potensial. yang penting adalah adanya kesiapan suplai dari dalam negeri untuk mengisi kebutuhan pasar kerja perawat di luar negeri.Disebutkan bahwa sejak 2008 pemerintah RI dan Jepang bekerja sama dalam penempatan TKI perawat untuk memenuhi kebutuhan 1.000 perawat pasien dan jompo di negeri Matahari Terbit itu. Sejak 2008-2012, BNP2TKI telah menempatkan 892 perawat ke Jepang, terdiri atas 392 perawat pasien (nurse) dan 500 perawat jompo (careworker).

Kualitas perawat asal Indonesia lebih unggul dibanding asal Filipina yang bekerja di Jepang. Dalam hasil ujian nasional yang diumumkan pemerintah Jepang pada 26 Maret lalu, setelah bekerja minimal satu tahun di negeri itu, TKI perawat yang lulus sebanyak 69 orang terdiri atas 34 "nurse/kangoshi" dan 35 "careworker/kaigofukushishi", sedangkan asal Filipina yang lulus hanya 13 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perawat asal Indonesia lebih baik.

Sebelumnya, dalam dua tahun berturut-turut Indonesia juga mengalahkan Filipina. Pada 2010, perawat asal Indonesia yang lulus ujian nasional dua orang, sedangkan asal Filipina satu orang. Pada tahun 2011, perawat asal Indonesia yang lulus sebanyak 15 orang, sedangkan asal Filipina satu orang.

Penempatan TKI perawat ke Jepang merupakan program kerja sama antar pemerintah (G to G) melalui program Indonesia-Jepang Economic Partnership (IJEPA) yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang saat itu Shinzo Abe di Tokyo pada November 2006.

BNP2TKI atas nama pemerintah Indonesia menindaklanjuti nota kesepahaman itu dengan Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS) yang mewakili pemerintah Jepang, di Jakarta, Mei 2008. Melalui penandatanganan nota kesepahaman itu, BNP2TKI diminta menyiapkan 1.000 perawat yang akan dipekerjakan di Jepang. Setelah 1.000 perawat terpenuhi, lanjut dia, akan dilakukan upaya kerja sama yang baru untuk kesinambungan penempatan TKI perawat ke Jepang.

Sementara negara-negara di kawasan Timur Tengah juga sangat membutuhkan banyak TKI perawat asal Indonesia. Kuwait membutuhkan sedikitnya 300 perawat dari hasil pertemuan bisnis dua pekan lalu. Jumhur menambahkan, saat ini, Jerman sedang membutuhkan sekitar 7.000 tenaga kerja perawat.

Timor Leste juga sedang dalam kerja sama penempatan TKI bidan ke negeri bekas wilayah Negara Kesatuan RI itu. Kerja sama itu sudah berjalan dua tahun dengan penempatan sejumlah bidan asal Indonesia.

BNN, Polri, dan Kemenkumham diminta perbaiki MoU

Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari meminta Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan Kemenkumham memperbaiki "memorandum of understanding" (MoU), terutama poin pinjam-meminjam narapidana yang terlibat narkoba.

"Badan Narkotika Nasional (BNN) sering terdesak untuk memperoleh dan mengamankan alat bukti sehingga sering `meminjam` napi, sementara pemberitahuan dan pengambilannya pada saat yang bersamaan," kata Eva melalui perangkat komunikasi kepada ANTARA di Semarang, Sabtu.

Sementara itu, dalam birokrasi internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), otoritas ada di pejabat di atasnya. Misalnya, kepala lembaga pemasyarakatan (kapalas) akan berani melepas setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham setempat, dan seterusnya.

Persoalan kelanjutan MoU antara BNN dan Menkumham, kata Eva, sempat dia tanyakan dalam rapat kerja Komisi III (Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan) dengan Pejabat Pelaksana Kakanwil Kemenkumham, Dwi Prasetyo, di Surabaya (16/7).

Eva Sundari menanyakan kelanjutan MoU antara BNN dan Menkumham, terutama setelah insiden Wamenkumham di Lapas Pekanbaru pada tahun lalu.

Komisi III mendapat penjelasan bahwa MoU tidak dibekukan, masih berjalan, tetapi perlu perbaikan signifikan agar kerja sama menjadi efektif.

"Logika yang sama diharapkan tidak saja berlaku dengan BNN, tetapi termasuk dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)," kata Eva yang juga Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI.

Demi sinerginya kerjasama antarlembaga dengan tujuan efektivitas pemberantasan narkoba, maka Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Kemenkumham dan Kepala BNN/Kapolri segera merespons kebutuhan tersebut.

Nota kesepahaman yang ada, menurut dia, perlu direvisi tanpa menambah rantai panjang administrasi, misalnya, cukup izin lisan antaratasan yang setingkat di antara dua lembaga terkait, yaitu BNN/kepolisian dan pihak lapas.

Fraksi PDI Perjuangan percaya bahwa revisi MoU yang sesuai dengan kebutuhan merupakan jalan dan jawaban atas lemahnya koordinasi antarlembaga negara yang hingga saat ini merupakan problem umum pemerintahan, demikian Eva Kusuma Sundari.

Sumber : Antara

Seminar Pemahaman Hisab dan Rukyat

Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG menyelenggarakan Seminar sehari Scientific Jurnal Club dengan tema Pemahaman Hisab dan Rukyat, Selasa (7/8) di Ruang Serbaguna Gedung Operasional Utama. Acara dibuka resmi oleh Sekretaris Utama Dr. Andi Eka Sakya, M.ENG, dan dihadiri Pejabat Eselon I-IV, serta mengundang pembicara Cecep Nurwendaya, M.Sc dari anggota BHR Kementerian Agama Planetarium Jakarta.

Topik pertama dalam seminar dibawakan Cecep Nurwendaya dengan tema Seputar Hisab Rukyat menjelang awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1433 H. Dalam presentasinya Cecep menjelaskan, awal Ramadhan 1433 H pada tahun 2012 ini diprediksi berpotensi ada perbedaan pelaksanaan harinya bagi masyarakat di Indonesia. Adanya perbedaan ini dapat terjadi saat posisi hilal penentu awal bulan memiliki tinggi kritis, berada 0 sampai 2 derajat menurut perhitungan Hisab Kontemporer, seperti yang terjadi menjelang awal Ramadhan 1433 H ini, ucap Cecep.

Lebih lanjut cecep menjelaskan bahwa awal Syahwal 1433 H pada tahun 2012 ini diprediksi berpotensi bersamaan harinya dalam melaksanakan Idul Fitri 1433 H. Sekalipun demikian karena berkaitan dengan dimungkinkan adanya perbedaan pelaksanaan awal Ramadhan 1433 H. maka ada perbedaaan hari pada tanggal 29 Ramadhan sebagai penentu masuknya awal bulan Syawal, baik pengguna metode Hisab Maupun Rukyat.

Topik kedua dengan tema Hisab dan Rukyat di Indonesia serta Permasalahannya dipresentasikan Deputi Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi, Drs. Sunarjo, M.Sc . Di Indonesia penentuan awal ketiga bulan qomariah ini selalu menjadi polemik antara umat islam satu dengan lainnya, hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan metode dankriteria yang digunakan serta perbedaan non teknis yang terkait dengan keinginan untuk mempersatukan umat. Walaupun belum berhasil secara maksimal segala cara seperti musyawarah, konsultasi, kajian, pelatihan, observasi bersama dan lain sebagainya sudah ditempuh, demikian ujar Sunarjo.

Pembicara ketiga Kepala Pusat Seismologi teknik, geopotensial dan tanda waktu Drs. Budi Waluyo, Dipl. Seis. mempresentasikan Penentuan Hisab Rukyat oleh BMKG. Dalam presentasinya Budi Waluyo menjelaskan dasar perhitungan yang digunakan oleh Sub Bidang Gravitasi dan Tanda waktu BMKG adalah algoritma ELP 2000-82B (Untuk posisi bulan) dan VSOP-87 ) untuk posisi matahari), kemudian dipadukan dengan algoritma Meeus (1998) dan Siedelmann (1992), dan hasil dari perhitungan tersebut dipetakan dalam bentuk Buku Ketinggian Hilal pada setiap awal Bulan Hijriah yang diterbitkan setiap tahun, ucap Budi Waluyo.

Realisasi Investasi Kuartal II Rp76,9 Triliun

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI mencatat total realisasi investasi selama kuartal II 2012 mencapai sebesar Rp76,9 triliun. Angka tersebut terdiri atas investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp20,8 triliun, dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Rp56,1 triliun. Secara keseluruhan total investasi selama kuartal II 2012 meningkat 24,0 persen dibandingkan kuartal II 2011 sebesar Rp62 triliun, demikian keterangan Kepala BPKM Chatib Basri, saat jumpa pers Realisasi PMDN-PMA Triwulan II dan Januari-Juni 2012 di Gedung BKPM, Jakarta, Rabu (25/7).

Total investasi selama semester I 2012 mencapai Rp148,1 triliun. Angka tersebut terdiri atas realisais investasi PMDN sebesar Rp40,5 triliun dan realisais investasi PMA sebesar Rp107,6 triliun. Dengan demikian, selama enam bulan pertama 2012 total investasi yang mencapai Rp148,1 triliun tersebut, naik 28,1 persen dibanding semester I 2011 sebesar Rp115,6 triliun.

"Dengan menerapkan kebijakan dan pengelolaan perekonomian yang prudent, dan koordinasi yang erat antarkementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diyakini akan terjadi peningkatan dan penyebaran investasi yang lebih besar di masa datang," ujarnya.

Berdasarkan sektor usaha lima besar investasi PMDN selama kuartal II 2012, industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik Rp3,8 triliun, industri kertas, barang dari kertas dan percetakan (Rp2,4 triliun), tanaman pangan dan perkebunan (Rp2 triliun), industri mineral dan non logam (Rp1,9 triliun), dan industri makanan (Rp1,8 triliun).

Sedangkan PMA lima investasi terbesar yaitu sektor usaha pertambangan (1 miliar dolar AS), industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi (1 miliar dolar AS), listrik, gas dan air (0,6 miliar dolar AS), industri makanan (0,5 miliar dolar AS), dan industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik (0,5 miliar dolar AS).

Berdasarkan lokasi proyek, realisasi investasi PMDN terbesar yaitu Provinsi Banten (Rp3,6 triliun), Riau (Rp3,5 triliun), Jawa Timur (Rp3 triliun), DKI Jakarta (Rp2,6 triliun), dan Kalimantan Timur (Rp0,9 triliun).

Pada PMA realisasi investasi terbesar terjadi di Jawa Timur (0,9 miliar dolar AS), disusul Jawa Barat (0,9 miliar dolar AS), Banten (0,8 miliar dolar AS), Papua (0,7 miliar dolar AS), dan Kalimantan Timur (0,6 miliar dolar AS).

Adapun berdasarkan asal negara, lima investor asing terbesar yaitu Singapura (0,8 miliar dolar AS), disusul Amerika Serikat (0,7 miliar dolar AS), Australia (0,6 miliar dolar AS), Jepang (0,5 miliar dolar As), dan Korea Selatan (0,5 miliar dolar AS).

BKPM juga mengungkapkan berdasarkan sebaran lokasi proyek pada triwulan II 2012 yaitu terbesar di Jawa yang mencapai Rp34,7 triliun, atau 45,1 persen dari total realisasi investasi. Selama triwulan II 2012, total penyerapan tenaga kerja di Indonesia dari realisasi investasi mencapai 351.513 orang meningkat 56 persen dibanding periode sama 2011 sebanyak 225.804 orang.

Pengumuman BPN tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar

Sebagai tindak lanjut dari Ujian Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar pada Program Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta Tahun 2012, dengan ini diumumkan bahwa:

1. Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang namanya tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini dinyatakan LULUS ujian dan ditunjuk sebagai Pegawai Tugas Belajar pada Program Diploma IV Pertanahan STPN Tahun 2012.

2. Berdasarkan Surat Ketua STPN Yogyakarta Nomor 572/024-800.35/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a.Daftar ulang mulai tanggal 03 s.d. 04 September 2012 di Kampus STPN Yogyakarta sekaligus masuk asrama dengan menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

1) Surat Pengantar dari Pejabat Eselon II/Kepala Kantor Wilayah BPN masing-masing.

2) Surat Keterangan telah bebas tugas kedinasan dari Kantor yang bersangkutan.

3) Foto copy ijazah SLTA/DI atau yang sederajat.

4) Foto copy SK Kenaikan Pangkat terakhir.

5) Foto copy surat nikah bagi yang sudah menikah.

6) Foto copy Kartu Tanda Penduduk.

7) Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah Daerah setempat termasuk Surat Keterangan Tidak Buta Warna.

8)Pas photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah, ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Persyaratan 1 s.d. 8 rangkap 1 dan seluruh berkas dimasukkan ke dalam stopmap warna merah.

b. Wajib mengikuti kegiatan Pengenalan Program Studi dan Program Pendidikan yang diselenggarakan pada tanggal 05 s.d. 07 September 2012 dan kegiatan Latihan Dasar Kedisiplinan (LATSARDIS) Bela Negara.

c.Perlengkapan yang harus disiapkan dan dibawa oleh masing-masing Calon Mahasiswa Tugas Belajar untuk kegiatan Pengenalan Program Studi dan Program Pendidikan adalah:

1) Celana panjang dan rok (untuk wanita) warna hitam.

2) Kemeja putih lengan panjang.

3) Sepatu kulit warna hitam.

4) Training.

5) Kaos lengan panjang.

6) Sepatu olah raga.

7) Kaos kaki.

8) Jilbab (berkaret) warna hitam untuk yang berjilbab.

d. Perkuliahan dimulai pada tanggal 10 September 2012.



Pengumuman ini Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2012

a.n. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.

Sekretaris Utama

u.b.

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian,







Drs. Jusfin Ketaren, M.M.

NIP. 19541210 198203 1 001

BPKP Perkuat Akuntabilitas Keuangan Negara

Bagi BPKP, awal Tahun 2011 dibuka dengan mendapat amanah baru untuk memperkuat kualitas akuntabilitas keuangan negara. Pada tanggal 17 Februari 2011 Presiden menerbitkan Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.

Inpres tersebut berisi instruksi untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara melalui intensifikasi peran APIP dan penyelenggaraan SPIP serta koordinasi antar instansi.

Kepada BPKP, Presiden memberi tugas untuk melakukan:

1. Asistensi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat/daerah dalam pengelolaan keuangan Negara/daerah, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola;
2. Evaluasi terhadap penyerapan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis percepatan penyerapan anggaran;
3. Audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini;
4. Rencana aksi yang jelas, tepat dan terjadual dalam mendorong penyelenggaraan SPIP pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah

Tentunya bukan tanpa alasan yang kuat Presiden mengeluarkan instruksi ini. Setelah sekian lama Pemerintah berupaya membangun pengelolaan keuangan Negara yang akuntabel, namun masih sering dijumpai kondisi-kondisi yang belum sesuai harapan. Salah satu hal yang masih terjadi adalah rendahnya penyerapan anggaran oleh Kementerian/ Lembaga. Permasalahan ini masih menjadi topik hangat di berbagai media massa sepanjang tahun 2010. Permasalahan lain adalah masih banyaknya laporan keuangan pemerintah pusat/daerah yang belum mendapat opini WTP, atau setidaknya WDP dari BPK-RI. Hasil terakhir, untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2009, dari 358 LKPD, yang mendapat WTP baru 14 LKPD atau 4 persen. Presiden SBY sendiri sudah menargetkan LKPP mendapat opini WTP dari BPK-RI pada tahun 2012.
Selain itu hingga saat ini masih terdapat program-program strategis nasional yang belum mencapai atau terancam tidak tercapai sasarannya. Salah satu contoh, peningkatan harga minyak dapat mengancam upaya Pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Program diversifikasi minyak menjadi gas dengan pembagian tagung gas kepada masyarakat hingga saat ini juga belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Demikian juga dengan yang lainnya seperti pendidikan atau kesehatan.

Selain itu hingga saat ini masih terdapat program-program strategis nasional yang belum mencapai atau terancam tidak tercapai sasarannya. Salah satu contoh, peningkatan harga minyak dapat mengancam upaya Pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Badan POM Memperoleh OGI AWARD 2012

Badan POM merupakan salah satu Pemenang OGI Award 2012 diantara 10 penerima penghargaan tersebut. Badan POM memperoleh OGI Award 2012 dengan peringkat ke 6 diterima oleh Direktorat Penilaian OT, Suplemen Makanan dan Kosmetik dan peringkat ke 7 diterima oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan.

Ada tiga tahapan besar dalam penerapan OG di Indonesia, yaitu Tahapan Implementasi, Strategi Eksekusi 2011, Monitoring dan Evaluasi.

Pemenang OGI Award 2012 adalah sebagai berikut :

1. Inatrade Kementerian Perdagangan
2. Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Kemenkumham
3. Layanan Beasiswa Bidik Misi, Kemendikbud
4. Layanan Perijinan Frekuensi Radio di Kominfo
5. Nasional Traffic Management Center (NTMC) Polri
6. Notifikasi Kosmetika dari BPOM
7. Layanan Penilaian Keamanan Pangan BPOM
8. Satuan Penyelenggaraan Administrasi SIM Polda Metro Jaya
9. Pejabat Pengelola Informasi Kementerian PU
10. Kantor Pertanahan Jakarta Barat, BPN.

Open Government adalah peran pasti kementerian atau Lembaga untuk lebih transparan mengenai hal-hal yang menyangkut sosial kemasyarakatan. Dengan mengundang segenap masyarakat untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam menganalisis dan mengatasi berbagai masalah maupun kebijakan untuk kehidupan yang saling berkesinambungan. Transparansi merupakan kunci utama dalam Open Government, karena dengan transparansi tidak ada lagi dinding pemisah antara kelembagaan dan maysrakat dalam melakukan tugas atau fungsinya masing-masing. Dengan runtuhnya dinding pemisah tersebut baik kelembagaan dan masyarakat dapat saling mengawasi dan berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran terhadap kelembagaan maupun Presiden. Terbentuknya jembatan penghubung antar kelembagaan dan masyarakat akan melahirkan inovasi-inovasi dalam penyelesaian serta pembentukan kebijakan yang telah ditetapkan, karena semua ide dan gagasan tidak hanya dari Pemerintah tetapi dari segenap masyarakat yang telah berkontribusi untuk Indonesia.

Telah diterbitkan UU no 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik yang mengubah paradigma. Presiden , dalam berbagai kesempatan , selalu menekankan pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan negara serta telah menyatakan dukungannya pada Open Government. Era tekhnologi informasi memungkinkan peran masyarakat secara lebih luas dan aktif. Peran masyarakat madani di Indonesia yang sudah berkembang pesat menjadi pendorong keterbukaan. Indonesia sudah menjadi kandidat dalam prakarsa Transparansi di sektor Ondustri Kreatif (EITI) dan peraturan presiden di bidang ini telah diterbitkan. Berbagai prasyarat pemerintah seperti master plan percepatan dan perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Public Privat Partnership (ppp) amat menuntut pemerintah untuk transparan dan profesional.

BPPT Ciptakan MSR untuk Polri

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) RI berharap wahana menembak simulasi berjalan (mobile shooting range/MSR) bisa diproduksi massal dan dimiliki oleh kepolisian di seluruh Indonesia.

Hal ini dikemukakan Kepala BPPT Marzan Azis Iskandar pada acara serah terima pengalihan status barang milik negara berupa MSR kepada Kepala Puslitbang Polri Brigjen Mangisi Situmorang di Jakarta.

"Kehadiran wahana simulasi menembak berjalan atau mobile shooting range (MSR) diharapkan bisa diproduksi massal dan dimiliki oleh kepolisian di seluruh Indonesia," kata Marzan.

Dia juga berharap antara BPPT dan Polri terjalin terpelihara dan berkembang program kerja sama guna memenuhi kebutuhan Polri. Kerja sama mengenai MSR merupakan hasil perekayasaan BPPT, PT Pindad, dan Polri. MSR dikembangkan di pusat teknologi industri pertahanan dan keamanan yang dimiliki BPPT. Alat latihan menembak ini sudah digunakan di lingkungan Polri. Sedangkan di bidang pertahanan, BPPT sudah mengembangkan sistem amunisi, panser, dan pesawat udara tanpa awak.

"Ke depan tentunya membutuhkan penyempurnaan. Bagaimana teknik menembak tanpa perlu mengunakan peluru tajam atau peluru asli karena harganya cukup mahal. Bisa juga dengan simulasi yang dapat dianalisis arah tembakannya. Seperti orang main golf, sekarang sudah bisa disimulasikan tanpa perlu pergi ke lapangan," ujar Marzan.

Semnentara itu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri Brigjen Mangisi Situmorang mengungkapkan satu mobil prototipe MSR adalah salah satu kerja sama di bidang inovasi dan perekayasaan.

"Kerja sama inovasi dan perekayasaan harus terus ditingkatkan. Kami berharap ada kerjasama dan bantuan-bantuan teknologi lainnya," ujar Situmorang.

MSR yang kini digunakan Polri masih satu alat, digunakan sebagai simulasi latihan menembak dengan jarak minimal 10 meter. Untuk pengembangan prototipe ini menghabiskan dana sebesar Rp 1,2 miliar.

Kondisi Ekonomi Konsumen Indonesia Membaik

Kepala Badan Pusat Statistik (Bps) Suryamin mengatakan, kondisi ekonomi konsumen nasional mengalami perbaikan. Ini ditunjukkan kenaikan yang signifikan pada angka Indeks Tendensi Konsumen dari 106,54 pada triwulan I 2012 menjadi 108,77 pada triwulan II tahun yang sama. Kondisi ekonomi konsumen yang membaik didorong oleh peningkatan pendapatan rumah tangga, rendahnya pengaruh inflasi terhadap konsumsi makanan sehari-hari, dan peningkatan konsumsi beberapa komoditi makanan dan bukan makanan. Perbaikan kondisi konsumen pun terjadi di semua provinsi di Indonesia.

Suryamin menyebutkan, sebanyak 18 provinsi memiliki indeks di atas angka nasional. Sementara DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai ITK tertinggi yakni 111,48, sedangkan Papua Barat tercatat terendah sebesar 105,45. Tetapi walaupun terendah masih di atas 100.

Pada triwulan III 2012, nilai ITK nasional diperkirakan akan naik menjadi 110,96. Artinya, sebut dia, kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan membaik pada triwulan yang mendatang. "Akan lebih tinggi dari triwulan II 2012 sebesar 108,77," tandasnya.

ITK adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang datanya dihasilkan oleh BPS melalui Survei Tendensi Konsumen. Indeks ini menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan pada triwulan mendatang.

Sejak triwulan I tahun 2011, pelaksanaan survei dilakukan di seluruh provinsi. Pada triwulan II lalu, survei dilakukan pada 14.232 rumah tangga. Responden survei adalah subsampel dari Survei Angkatan Kerja Nasional khusus di daerah perkotaan.

BPK Audit Sekolah yang Tarik Sumbangan dari Siswa

Badan Pemeriksa Keuangan RI akan melakukan audit kepada sekolah di Malang yang menarik uang sumbangan biaya pengembangan pendidikan (SBPP) saat penerimaan siswa baru (PSB) kepada wali murid. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak sekolah. Tim audit dari beberapa lembaga tersebut akan datang dengan waktu yang tidak diketahui jadwalnya. "Yang jelas, akan segera mengambil sampel beberapa sekolah di Kota Malang. Saya tidak mengetahui jadwal soal kapan waktu pemeriksaan itu," kata Suwarjana.

Audit itu, tambahnya, bisa dilakukan mulai dari SMP, SMA, ataupun SMK. Sekolah yang menarik SBPP kepada wali murid itu tak akan luput dari audit BPK. "Makanya, sekolah harus diaudit nantinya. Gunakan dana itu sesuai peruntukannya," kata mantan Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Malang itu.

Suwarjana juga membeberkan, beberapa hari lalu, tim audit secara tiba-tiba sudah mendatangi SMKN 4 Kota Malang. "Namun, untuk hasil audit di SMKN 4 itu, saya tidak tahu. Saya hanya berharap pihak sekolah tidak gegabah dalam penarikan dan penggunaan SBPP. Sebab jika ditemukan adanya pelanggaran, maka sekolah yang bersangkutan terancam sanksi yang berat," katanya.

Sanksi kepada penanggung jawab sekolah, kata Suwarjana, mulai dari sanksi penurunan jabatan, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan dengan tidak terhormat. "Bahkan, bisa terkena sanksi hukum. Itu ancamannya," ujar Suwarjana.

Safari Ramadhan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham R.I

Pada hari Senin Tanggal 30 Juli 2012 Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Bapak Sihabuddin, Bc.,IP., SH., MH melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dalam rangka Safari Ramadhan.


Kegiatan Safari Ramadhan yang dirangkaikan acara pelepasan Purna Bhakti Kepala Divisi Pemasyarakatan Bapak Sudarto, Bc.,IP. SH., MH ini dilaksanakan diaula Kanwil. Acara dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah Bapak H. Sudirman D. Hury, SH., MH., MSc. Dan dilanjutkan dengan ceramah oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Bapak Sihabuddin, Bc.,IP., SH., MH.


Dalam isi ceramahnya Beliau menegaskan :”Hikmah puasa mendidik kita untuk hidup disiplin, mulai dari disiplin dalam berumah tangga maupun disiplin dikantor, saya sempat tadi berdialog dengan warga binaan wanita di Lapas Klas IIA Palu, ternyata terjerat kasus Tipikor, padahal dia sudah memasuki masa purna atau pensiunan PNS. Saya tidak mau ini terjadi dengan kita. dan saya ingatkan kepada Para Kepala UPT untuk berkomitmen dengan seluruh jajarannya dalam hal pengawasan Hand Phone, Pungli dan Narkoba atau saya singkat HALINA. Agar lebih mudah diingat istilah tersebut. Jangan ada dusta diantara kita, jangan ada pengkhianat. Saya tegaskan bahwa di Lapas dan Rutan di Jakarta sudah diterapkan sistem pemeriksaan internal. Yaitu pemeriksaan terhadap pegawai tanpa terkecuali, jika masih ada yang membawa Hand Phone ke dalam Lapas atau Rutan, maka dia adalah pengkhianat. Karena Hand Phone adalah sumber masalah. Semua transakasi narkoba terjadi karena ada alat komunikasi.” Tegas beliau.


Acara dilanjutkan dengan pelepasan Purna Bhakti Kadiv Pemasyarkatan Bapak Sudarto, Bc.,IP. SH., MH , buka puasa bersama dan shloat Maghrib berjama’ah, kemudian ramah tamah, sholat isya dan Tarawih bersama lalu ditutup dengan Tausiyah yang dibawakan oleh Prof DR. Zaenal Abidin, Mag, dalam tausiyahnya yang singkat dan jelas Penceramah menjelaskan tentang keutamaan Bulan Ramadhan meningkatkan integritas Pegawai Negeri Sipil dalam memberantas KKN.

Sumber : Humas Kemenkumham

Rapat panitia tim seleksi CPNS Sulteng

Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan rapat panitia tim seleksi CPNS Tahun anggaran 2012. Rapat di laksanakan di aula Kanwil pada hari Jum’at 3 Agustus 2012 , yang dihadiri oleh Bapak kepala kantor wilayah H. Sudirman D. Hury, SH., MM., MSc selaku penanggung jawab. Ketua panitia tim seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Muhammad Rizaldy, SH. Koordinator Bapak Ridwanto, SH., MHum dan seluruh panitia yang terlibat dalam tim seleksi penerimaan CPNS tahun 2012.

Pada kesempatan itu juga, turut hadir dari pihak eksternal seleksi penerimaan CPNS Tahun 2012 Bapak Nazrul dari LSM HAM setempat. Dalam pengarahannya Bapak kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah tidak henti-hentinya menghimbau agar proses seleksi penerimaan CPNS tahun anggaran 2012 ini berjalan sesuai dengan arahan Bapak Menteri Hukum dan HAM R.I yaitu penerimaan CPNS yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme agar terwujudnya sasaran yakni menghasilkan CPNS-CPNS yang berkompetensi dibidangnya masing-masing.

“jangan pernah mencoba untuk menembak diatas kuda, seolah-olah CPNS ini lulus atas pertolongannya, padahal CPNS yang bersangkutan lulus murni. Dan saya juga menghimbau kepada seluruh panitia dan pegawai Kemenkumham kanwil ini, agar tidak ada lagi titipan-titipan (tanpa terkecuali). Karena seleksi penerimaan CPNS tahun ini selangkah lebih maju dibanding tahun-tahun sebelumnya karena melibatkan pihak eksternal atau pihak ketiga. Pihak eksternal yang dimaksud antara lain : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Corruption Watch (ICW), Kemenpan RB, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan pihak akademisi diantaranya dari Universitas Indonesia. Hal ini merupakan wujud keseriusan Bapak Menteri dalam menjaring CPNS-CPNS yang berkualitas” Tegas Kakanwil.
Selain itu juga Bapak kakanwil memberikan arahan-arahan yang berhubungan dengan tekhnis dilapangan seperti seleksi berkas, tes kesamaptaan, dan tes kesehatan.

Sumber : Humas Kemenkumham

Pelatihan Pengawasan Rekrutmen CPNS Kemenkumham

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada hari Kamis, 26 Juli 2012, menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pengawasan Rekrutmen CPNS Tahun 2012. Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, dengan menghadirkan pemateri Budi Santoso, anggota Ombudsman Republik Indonesia, dan Danang Widoyoko, koordinator ICW.

Kegiatan ini merupakan follow-up dari seminar sebelumnya di Kemenkumham yang bertema "Membangun Sistem Rekrutmen CPNS yang Antikorupsi dan Bebas Pungli". Turut terlibat dalam kegiatan pelatihan ini antara lain perwakilan Ombudsman Daerah, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia, di samping jajaran internal Kemenkumham yaitu para Kakanwil dan Inspektorat.

Kemenkumham berkomitmen untuk melaksanakan seleksi penerimaan CPNS tahun 2012 secara jujur, transparan, serta bebas pungli dan bebas KKN. Oleh karena itu, disadari bahwa peran pengawasan dan penanganan pengaduan yang efektif menjadi sangat penting. Pihak-pihak eksternal tersebut di atas akan dilibatkan pula dalam tim gabungan pengawas untuk diterjunkan di titik-titik rawan penyimpangan dalam proses seleksi, seperti pada tahap seleksi administrasi, tahap tes kesamaptaan dan kesehatan, serta tahap tes tertulis.

Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif tersebut, diperlukan panduan pengawasan dan penanganan pengaduan sebagai acuan kinerja pengawasan. Oleh karena itu, dari kegiatan ini pada akhirnya diharapkan terumuskan panduan pengawasan dan penangan pengaduan yang efektif dan implementatif, sebagai acuan kerja tim gabungan pengawas dalam rangka mengawal proses rekrutmen CPNS Kemenkumham yang fair, transparan, dan bebas pungli.

Sumber : Humas Kemenkumham

Seleksi Berkas Administrasi Penerimaan CPNS Tahun 2012 di Kanwil Kemenkumham Maluku

Pada tanggal 09 Agustus 2012 bertempat di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku dilakukan pencocokan berkas administrasi CPNS tahap kedua bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus pada tahap pertama seleksi berkas administrasi yang telah dilakukan pada tanggal 07 Agustus. Seleksi dan pencocokan berkas asli untuk tahap kedua ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku JULIASMAN PURBA dan seleksi pencocokan berkas asli ini juga di pantau langsung oleh tim inspektorat jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI bersama tim independen.

Di luar Kanwil Kemenkumham Maluku tampak para pelamar CPNS Tahun 2012 dan Kakanwil yang sedang melihat jalannya seleksi berkas dan pencocokan berkas asli. Selain itu ada juga berada di dalam ruang pemeriksaan dan pencocokan berkas asli CPNS 2012 Kanwil Kemenkumham Maluku tampak para pelamar CPNS Tahun 2012 dan tim inspektorat dan tim independen yang sedang melihat jalannya seleksi berkas dan pencocokan berkas asli.

Sumber : Humas Kemenkumham

Rapat Koordinasi Penerimaan Cpns Kanwil Sulsel

Pegawai negeri merupakan pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka perekrutan CPNS maka panitia penerimaan CPNS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mengadakan rapat koordinasi yang diadakan pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2012 bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham SulSel Jln. Sultan Alauddin Makassar.

Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk memantapkan koordinasi panitia penerimaan CPNS yang mana dalam penerimaan kali ini selain diawasi oleh Inspektorat juga melibatkan lembaga sosial masyarakat seperti Ombudsman, FIK Ornop, Badan Eksekutif Mahasiswa dan lembaga sosial masyarakat lainnya sebagai mitra dalam hal pengawasan penerimaan CPNS. Demikian yang disampaikan Plt. Kakanwil Kemenkumham SulSel, Drs. Andi Dahrif Rafied, M.Si.

Pada rapat kali ini dibahas mengenai jumlah CPNS yang telah lulus berkas dan akan mengikuti seleksi selanjutnya,dimana berkas yang diterima secara keseluruhan berjumlah 8.328 berkas, dan yang dinyatakan lolos berkas kurang lebih 3000 orang yang akan diumumkan pada hari selasa, tanggal 7 Agustus 2012, dari jumlah yang telah lulus berkas tersebut yang akan diterima berjumlah 89 orang untuk empat posisi.

Selanjutnya ujian akan dilaksanakan pada awal September 2012 yang di ikuti oleh kurang lebih 3000 orang yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi pemberkasan.

Sumber : Humas Kemenkumham

Rapat Pemantapan Penerimaan Cpns Kanwil Sulsel

Dalam rangka pemantapan Tim Seleksi Administrasi Berkas panitia CPNS 2012 mengenai persiapan pemeriksaan berkas, kesehatan dan pengambilan kartu ujian maka panitia penerimaan CPNS mengadakan rapat koordinasi pemantapan tim yang dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Agustus 2012 bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham SulSel Jl. Sultan Alauddin 102 Makassar.

Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran panitia penerimaan CPNS, dan para pengawas eksternal yang bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan dalam mengawasi pelaksanaan penerimaan CPNS, seperti Ombusdman RI, FKI Ornop, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Selanjut panitia telah dibagi dalam tim yang telah disesuaikan dengan denah lokasi tempat pelaksanaan pengambilan kartu ujian, dan pemeriksaan kesehatan.

Sumber : Humas Kemenkumham

Anjuran Menkes untuk Para Pemudik Lebaran

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dalam rangka mudik lebaran, menghimbau para pemudik untuk melakukan persiapan matang dan antisipasi terhadap risiko yang bisa datang mengancam, terutama risiko kesehatan, kecelakaan dan kematian. Kepada seluruh pemudik, Menkes menganjurkan untuk memeriksa kesehatan sebelum melakukan perjalanan agar fisik tetap prima. Selain itu, persiapkan makanan dan minuman yang bersih dan sehat secukupnya, dan beristirahat yang cukup saat melakukan perjalanan.

Demikian disampaikan Menkes RI Nafsiah Mboi dalam siaran pers terkait kegiatan Apel Siaga Kesiapan Bidang Kesehatan Arus Mudik Lebaran 2012 Jakarta (9/8) . Menkes juga mengingatkan para pemudik untuk berperilaku hidup bersih da sehat (PHBS) dalam perjalanan, misalnya selalu mencuci tangan pakai sabun (CTPS) sebelum makan/minum, tidak membuang sampah sembarangan, tidak buang air kecil/besar sembarangan, tidak meludah sembarangan, tidak merokok di tempat umum, dan gunakan masker untuk melindungi diri dari debu, asap dan polusi.

“Bagi para pengemudi khususnya, jangan lupa siapkan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dalam kendaraan dan beristirahat mengemudi setiap 4 jam. Jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, hati-hati mengemudi saat cuaca buruk, dan hindari penggunaan obat keras dan minuman beralkohol”, ujar Menkes pada kegiatan Apel Siaga di halaman Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta .

Lebih lanjut, Menkes mengatakan, bagi para pemudik yang sakit di perjalanan, manfaatkanlah pos-pos kesehatan yang terdapat di sepanjang jalur mudik atau fasilitas kesehatan terdekat.

Secara khusus, Menkes mengharapkan agar para penumpang senantiasa mewaspadai tindak kejahatan pembiusan yang marak terjadi di perjalanan dengan menghindari pemberian makanan/minuman dari orang yang tidak dikenal.

Pada arus mudik lebaran tahun 2012, Kemenkes menyiapkan 1468 Pos Kesehatan, yang terdiri dari : 1296 Pos Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota; 578 Pos Kesehatan Lapangan; 718 Puskesmas yang disiagakan 24 jam; 172 Pos Kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan (Poskes KKP); 1554 Rumah Sakit di Sumatera Jawa dan Bali; 11 Balai dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit; dan 49 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) beserta 294 unit di wilayah kerjanya di seluruh Indonesia.

“Kemudian, dilakukan pula peningkatan sistem surveilans untuk mencegah terjadinya KLB atau wabah”, tambah Menkes

Upaya preventif lainnya juga dilakukan, seperti pemeriksaan faktor risiko kecelakaan pada pengemudi bus yang mencakup pemeriksaan tekanan darah, amfetamin, alkohol dan gula darah satu waktu.

Di samping itu, upaya kuratif yang dilakukan meliputi penyiapan rumah sakit rujukan, penyiapan seluruh Puskesmas yang berada di jalur mudik lebaran agar dapat beroperasi selama 24 jam, penyiapan pos kesehatan, serta distribusi 200 paket obat ke pos-pos kesehatan lapangan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

“Pada mudik lebaran tahun ini, sedikitnya dilibatkan 65.000 tenaga kesehatan”, kata Menkes.

Terkait arus mudik lebaran, Kemenkes juga menyiagakan Pusat Pelayanan Informasi terkait arus mudik lebaran melalui Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC) dan Posko Lebaran Sehat Kemenkes RI dengan mengakses langsung CCTV pemantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center (NTMC) Korlantas Polri. Selain itu, dilakukan juga peningkatan jejaring kemitraan dengan lintas sektor, organisasi profesi , LSM dan swasta dalam penanganan Arus Mudik Lebaran tersebut.

Sebagai informasi tambahan, mulai 13-28 Agustus 2012 selama 24 jam, masyarakat dapat mengakses Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC) Kemenkes RI melalui nomor hotline 500-567 atau 081281562620 (sms), dan Posko Lebaran Sehat melalui nomor (021) 42877587 dan alamat email matrasehat@kemkes.go.id.

Peredaran Uang Palsu Menurun

Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa peredaran uang palsu di dalam negeri pada semester I-2012 mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dimana, saat ini sudah ada aturan yang tegas terkait dengan pemalsuan uang. Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas di Jakarta, Senin (6/8).

Menurutnya, ada sejumlah daerah yang masih ditemukan peredaran uang palsu. Tetapi saat ini, pemalsuan tersebut akan mendapatkan hukuman yang berat dengan adanya undang-undang mata uang yang lebih tegas. “Semester I ini cenderung menurun, mudah-mudahan tidak ada peningkatan karena ada undang-undang mata uang. Dendanya bisa 10 miliar rupiah sampai 100 miliar rupiah dan kurunan 10 tahun sampai dengan seumur hidup,” tandasnya.

Berdasarkan laporan bank dan masyarakat untuk periode Januari hingga Juni 2012, tercatat temuan uang palsu berjumlah 41.080 lembar dengan nominal uang rupiah yang paling banyak dipalsukan adalah pecahan Rp100.000 sebanyak 21.497 lembar atau 52,33 persen, sementara pecahan Rp50.000 rupiah sebanyak 17.260 lembar atau 42,02 persen.

Untuk sejumlah daerah yang terdeteksi menjadi penyebaran uang palsu seperti di Jabodetabek sebanyak 11,758 lembar, Jawa Barat mencapai 9.879 lembar, Jawa Timur berjumlah 8.815 lembar, Jawa Tengah mencapai 5.452 lembar dan Lampung mencapai 1.759 lembar.

Indonesia Eyes Usd 280,248 Of Prospective Contracts

The presence of Indonesian pavilion in its participation in the Cebu Food Expo 2012 reaped business gains for the participating companies. The pavilion was able to attractprospective contracts amounting to USD 280,248 from different buyers and local distributors.

Through the exhibition, PT. Danora Agro Prima enraptures USD 145,248 worth of potential agreements; PT. Maesindo Indonesia received prospective contracts with a value of USD 110,000; impending contracts of PT. Dua Kelinci reached USD 20,000; and finally, Asian Pulp & Paper (APP) Philippines, Inc. gathered USD 5,000 worth of projected deals. Meanwhile, the other two participating companies achieved high sales through direct selling of their products during the expo, namely: PT. Sinar Mas, amounting to Php 11,030 and PT. Mayora Indah Tbk amounting to
Php 20,000.

Moreover, Indonesian companies that joined the expo attracted promising buyers and local distributors. PT. Danora Agro Prima, company engaged in the production of cocoa powder, captured the attention and interest of consumers. Some of the cake manufacturers which also took part in the trade exhibition would like to acquire their purchases of cocoa products from Indonesia. This is primarily because Indonesia’s Cocoa-based products are relatively cheaper and has better quality. As for PT. Dua Kelinci, initial business arrangements were set for the potential distributors in Cebu City and Davao City, respectively.

According to Indonesian Trade Attaché in Manila Vivianto Tampubolon, Indonesia’s participation in the Cebu Food Expo 2012 aimed at achieving various objectives that will further boost bilateraltrade relations between Philippines and Indonesia, focusing in the food sector. Firstly, he said, this involvement provides sales and marketing support through trade exhibition opportunity for Indonesian companies, particularly food, beverage, and food packaging products. In connection with this, this involvement aims to further raise awareness of Filipino consumers about food industry related products from Indonesia, venturing and eventually penetrating the Philippine
market.

Second, it seeks to identify and initialize transaction with local distributors and importers. In addition, this undertaking is expected to establish business contacts and sustained networks between Indonesian producers/entrepreneurs with their counterparts in the Philippines, thus, forging a long term business partnership. It gives a good opportunity, especially for companies engaged in processed food & beverages products to expand their market coverage in the ASEAN region market, especially the Metro Cebu, Philippines. And lastly, it also disseminates information about investing in Indonesia, top priority export products, as well as listing of other trade shows to be conducted in Indonesia.

“Moreover, the participation intends to promote to prospective visitors, the 27th Trade Expo Indonesia organized by the Trade Ministry of Republic of Indonesia to be held 17-21 October 2012 in Jakarta,” he added.

The Indonesian pavilion, one of the major exhibitors in the Cebu Food Expo 2012, was set up by Trade Office – Embassy of the Republic of Indonesia in Manila. Through the invitation and facilitation of the Trade Attaché designated in Manila and with the coordination performed by the National Agency for Export Development (NAFED) under Ministry of Trade, 3 (three) companies based in Indonesia and another 3 (three) Indonesian companies with existing local presence in the Philippines joined the Indonesian Pavilion in this trade expo under the one concept “Trade with Remarkable Indonesia”. These companies were PT. Dua Kelinci (peanuts, flour-based snacks, cereal products); PT. Maesindo Indonesia Ltd (food services disposable products: table tops and head wears); and PT. Danora Agro Prima (cocoa and cocoa-based products) composed the participating Indonesia-based companies. On other hand, the participating Indonesian companies having country satellite offices in the Philippines were PT. SMART Tbk. (Palm Cooking Oil); PT.Mayora Indah Tbk. (Coffee mixes) and Asia Pulp and Paper (APP) Philippines Inc. (paper-based
products).

Diplomatic officials from the Indonesian Embassy in Manila took part in the opening ceremony of the trade expo, ledby Deputy Chief of Mission concurrently Head of Chancery, Minister Sritomo Wirodihardjo and Indonesian Trade Attaché Vivianto Tampubolon. The opening event was graced by the Program Keynote Speaker who is Undersecretary Cristino Panlilio of the Department of Trade and Industry of the Philippines, accompanied by Cebu City Councilor Margot Osmeňa and other local industry leaders.

The Cebu Food Expo 2012 was organized by GlobalLink MP Events International Inc and was held on 19-21 July 2012 at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Lahug, Cebu City. The expo is under the branding of the 16th Manufacturing Technology Cebu, now on its sixteenth year, amalgamated new supplements to the brand that include Agritech, Cebu Food Expo, Cebu Travel Expo, Metal, Hardware and Woodmach, Plastics and Packaging, Print & Label and the T.O.P.SShow Cebu, plus a special feature entitled Furniture & Furnishing Festival. Yearly serving as one-
stop to source of manufacturing and technology needs, MTC attracts a huge number of various leading manufacturers, plant production managers, purchasing and corporate management officers, suppliers and retailers from all inter-related industries, especially in the food sector.


Sources: Indonesian Trade Attaché in Manila
Edited by the Public Relations Center of the Ministry of Trade

Sosialisasi Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008

Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri (KLN) Kementerian Hukum dan HAM RI melaksanakan Sosialisasi Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Hukum dan HAM RI. yang bertempat di aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Senin (06/08/2012). Acara dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu, Ma’mun, Bc.IP., SH., HM dan dihadiri oleh seluruh pejabat sturktural di jajaran Kanwil Kemenkumham Bengkulu dan UPT.

Sebagai nara sumber dalam acara sosialisasi tersebut adalah tim dari Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri (KLN) Kementerian Hukum dan HAM RI, yaitu Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Ormas, Bambang Wiyono, SH., MH dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Deswati, SH., MH. Narasumber berpesan agar segera di bentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Kanwil dan UPT guna mendukung implementasi open government di Kementerian dan Lembaga. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM RI menduduki peringkat ke-12 Implementasi Terbaik Versi Komisi Informasi Pusat, dari 82 badan publik yang telah membentuk PPID, diharapkan prestasi ini akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.


Sumber : Humas Kemenkumham

Revisi Perpres Pengadaan Barang-Jasa

Revisi Perpres Pengadaan Barang-Jasa telah dilakukan. Peraturan Presiden (Perpres) yang bernomor 70 Tahun 2012 mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 54/2010 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PB/JP) telah disahkan oleh Presiden. Dalam Perpres baru mencakup berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap PB/JP, penyerapan anggaran negara, dan pencegahan korupsi.

Ketua LKPP, Agus Raliardjo, menjelaskan perubahan Perpres ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan APBN dan APBD, menghilangkan berbagai hambatan, dan multitafsir yang membuat penyerapan anggaran terlambat. Sekaligus juga, kata dia, memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan.

"Dalam rangka percepatan penyegaran anggaran maka ada ketentuan baru. Penggunaan e-katalog juga diperluas, terutama untuk barang dengan spesifikasi dan harga yang jelas di pasaran, seperti obat, alat kesehatan, alat pertanian, alat berat, bibit padi, jagung ,dan sejenisnya," jelas Agus dalam sosialisasi Revisi Perpres tentang PB/JP, di Gedung SME Tower, Jakarta, Rabu (8/8).

Selanjutnya, Agus memaparkan, demi terjaganya transparansi, setiap hasil pengadaan langsung di update ke website. "Dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan, hasil transaksi pengadaan barang harus diumumkan di website masing-masing, supaya LKPP dapat mengawasi setiap transaksi dan jumlahnya," katanya.

LKPP berharap melalui perubahan ini, percepatan penyerapan anggaran dapat terlaksana dan makin berkurangnya penyimpangan dalam proses PB/JP. "LKPP akan terus berusaha menciptakan inovasi baru demi terwujudnya kepastian hukum, mewujudkan good governance, terciptanya iklim usaha yang sehat, serta optimalisasi pelayanan publik dalam bidang pengadaan barang dan jasa," kata Ketua LKPP RI.