Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) mendukung penyelenggaraan seleksi CPNS 2012 secara transparan, bersih dan obyektif. Bentuk kerja sama tersebut berupa keterlibatan 10 perguruan tinggi negeri yang akan menjadi penyelenggara dalam proses rekrutmen dan evaluasi (penilaian) CPNS. MenPAN menilai, di perguruan tinggi negeri sudah ada sistem yang bagus,demikian menurut Mendikbud, Mohammad Nuh, usai pelantikan Dirjen PAUDNI dan tiga rektor PTN di kantor Kemdikbud, pada Jumat, 27/1/12.Untuk tahun 2012, Kemendikbud membuka Penerimaan Pendaftaran Cpns Kemdikbud 2012 untuk formasi Dosen di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat diunduh pada lampiran di bawah ini. Info/Pengumuman lebih lanjut direncanakan akan diumumkan awal Agustus 2012. Info selengkapnya bisa Anda download di sini. File berbentuk pdf (adobe acrobat reader).
Kesepuluh PTN yang direkomendasikan Mendikbud yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas pendidikan Indonesia (UPI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Hasanuddin (Unhas).
Ada tiga kriteria pokok yang menjadi dasar rekomendasi. Pertama, PTN harus memiliki sistem serta fasilitas infrastruktur. “Dari sistem scanning sampai komputerisasi,” ujar Menteri Nuh. Kriteria kedua adalah sudah teruji secara sistem, yaitu sering digunakan dalam SNMPTN dan teruji dengan baik. Sedangkan kriteria ketiga adalah distribusi. “Jadi PTN-nya bukan cuma yang ada di Jawa, di daerah lain juga ada, tapi tetap memenuhi kriteria pertama dan kedua tadi”.
Mendikbud M. Nuh menilai kebijakan ini merupakan langkah bagus untuk mewujudkan rekrutmen CPNS yang transparan. Karena PTN dinilai sebagai badan yang bisa independen dalam melakukan perekrutan CPNS, dan tidak boleh ada intervensi pihak lain dalam mengeluarkan penilaian (evaluasi) CPNS. Hal ini berlaku untuk perekrutan CPNS di pusat, maupun di daerah.
